FaktaJombang.com – Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati, tidak tahu jika BTT (Belanja Tidak Tetap) yang dianggarkan untuk Rumah Sehat, belum sampai ke Rumah Sehat sebagai tempat Isoter (isolasi terpusat) tingkat kecamatan.
Padahal, dana BTT tersebut sudah ditransfer Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jombang ke pihak kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, setelah BPBD menerima pencairan BTT dari Kas Derah pada Selasa 24 Agustus 2021.
Kepastian transfer ke kecamatan-kecamatan, seperti diungkap Bendahara Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jombang, Maya Wulandari, saat dikonfirmasi FaktaJombang.com pada Jumat 27 Agustus 2021. (Baca: Rumah Sehat 21 Kecamatan di Jombang Digerojok Dana BTT)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lho belum turun (ke rumah sehat, red) ya.. Ow, itu sudah ditransfer ke kecamatan,” jawab Erna Kuswati saat ditanya sejumlah wartawan, usai komisi yang diketuainya itu diluruk sejumlah Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Diwek, Selasa (31/8/2021) siang.
Dikatakannya, kalau sudah ditransfer ke pihak kecamatan. Maka itu sudah menjadi ranah Kecamatan. “Monggo, ditanyakan ke pak Camat. Kita memang berusaha untuk BTT segera dicairkan,” sambungnya.
Erna Kuswati juga akan menanyakan posisi anggaran BTT tersebut. “Kalau suah ditransfer ke kecamatan, nanti saya juga akan tanyakan agar BTT tersebut segera didistribusikan dari ke Rumah Sehat,” pungkasnya.
Sementara Kades Ngudirejo Kecamatan Diwek, Lantarno juga mengaku baru mendengar jika ada anggaran BTT untuk Rumah Sehat senilai Rp 104 Juta, kecuali di Kecamatan Jombang.
“Baru dengar kemarin. Kalau memang sudah ditransfer ke kecamatan,” tandasnya.
Ia juga menuturkan, jika Rumah Sehat belum menerima pencairan anggaran BTT sama sekali hingga saat ini. “Itu pun masih tarik ulur. Makanya, kami para Kades bergerak secepatnya untuk menangani Covid-19,” jawab Lantarno.
Dikatakannya, posisi anggaran BTT untuk Rumah Sehat, saat ini berada di rekening kecamatan, karena memang pencairannya lewat pihak kecamatan.
“Nah, di tingkat kecamatan itu masih dilakukan verifikasi agar tidak terjadi dobel anggaran, seperti yang dikatakan anggota dewan itu,” pungkasnya. *)
