FaktaJombang.com – Jelang pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik sosial, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, agar potensi konflik sosial sekecil apapun, tidak muncul.
Kendati kemudian muncul, tentunya diperlukan upaya pencegahan secara arif dan bijaksana, agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jombang, Anwar dalam sosialisasi pencegahan dan penanggulangan konflik sosial yang digelar di Balai Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
“Kami berharap, Pileg dan Pilpres mendatang, berjalan lancar, aman, termasuk di Kabupaten Jombang,” paparnya.
Anwar juga menuturkan, peserta sosialisasi ini diharapkan menyatukan persepsi bahwa berbeda pilihan dalam Pileg dan Pilpres mendatang, tidak perlu diperuncing dengan hal-hal yang bisa mengancam solidaritas kepada siapapun.
“Masak karena beda pilihan, lalu tidak bertegur sapa. Nggak perlu kan?. Masak karena beda pilihan dengan ketua jamiyah, kemudian dia keluar jamiyah dan nggak ikut lagi pengajian. Sikap seperti ini kan nggak perlu. Beda pilihan itu adalah lumrah,” tandasnya.
Sementara Muhammad Farid, pemateri sosialisasi ini mengulas sejumlah faktor penyebab konflik yang dapat memicu kerusuhan di masyarakat.
Dosen di Fakultas Psikologi Undar Jombang ini menitilberatkan, terjadinya konflik sosial dalam pesta demokrasi atau Pemilu, salah satunya dipicu oleh sikap intoleran.
Selain itu, kurangnya sosialisasi dan komunikasi. Selanjutnya, proses pemilu yang dipersepsi adanya kecurangan, serta tidak siap kalah.
“Jombang ini sangat dikenal dengan toleransinya. Tentunya, banyak kalangan tidak khawatir akan hal ini. Namun, sikap toleransi ini harus tetap dirawat dan dijaga, karena Jombang kerapkali menjadi barometer soal toleransi,” paparnya.
Sementara itu, Junita Erma Zakiyah, Anggota DPRD Jombang memaparkan, tahun 2023 yang disebut tahun politik, mengisyarakatkan kepada semua elemen masyarakat agar tetap elegan dan bijak dalam menyikapi adanya perbedaan pilihan politik.
Menurutnya, pemicu konflik sosial tidak lepas dari adanya perbedaan. Baik perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, dan adanya perubahan sosial.
Sebab itu, Mbak Ita –sapaan akrabnya, mengajak kepada peserta sosialisasi ini menyatukan persepsi untuk pro-aktif ikut merawat dan menjaga harmoni masyarakat, agar tidak sampai timbul konflik sosial sekecil apapun.
Langkahnya, lanjut Mbak Ita, dengan melaksanakan deteksi dan pencegahan dini dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Minimal menyampaikan wawasan kepada kerabat dan tetangganya, bahwa beda pilihan itu biasa. Jutru hal ini akan menambah khazanah,” papar legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jombang ini.
Mbak Ita memberikan perumpamaan perbedaan yang terjadi ketika seorang ibu membuat sambal. Dikatakan, bahan-bahan membuat sambal, praktis berbeda. Ada cabai, terasi, garam, bawang merah, tomat.
“Bahan-bahan itu kalau dikonsumsi sendiri-sendiri, ya begitulah rasanya. Nyaris tidak ada yang mau. Tapi kalau dijadikan satu dalam cobek, diulek lalu jadi sambal, saya yakin semua orang suka. Bahkan, ada juga yang makan tanpa sambal, katanya berasa hambar,” paparnya.
Permpuan yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang ini juga menyoroti fenomena kekinian di Kabupaten Jombang, yakni menjamurnya stan angkringan yang beroperasi mulai petang hingga larut malam.
Menurutnya, kini angkringan menjadi salah satu lokasi favorit kaum muda-mudi untuk sekedar nongkrong bersama rekan-rekannya.
“Meski begitu, bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi salah satu pemicu konflik sosial,” tandas Mbak Ita.
Sebab itu, pihaknya berharap, agar muda-mudi, minimal putra-putri dari peserta sosialisasi ini, tidak perlu menghabiskan waktu malamnya di angkringan.
“Kalau malam, lebih baik berada di rumah, berkumpul bersama keluarga. Atau beraktivitas positif yang bisa dilakukan di rumah,” pesan Mbak Ita.
Sekedar informasi, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan konflik sosial diikuti sebanyak 100 peserta. Selain Kepala Bakesbangpol Jombang, sosialisasi ini juga dihadiri Camat Diwek Agus Sholahudin, Kepala Desa Cukir, Sawung Agus Basuki.
Serta dua pemateri yakni Muhammad Farid, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, dan Junita Erma Zakiyah Anggota DPRD Jombang. (*)