FaktaJombang.com – Ada sejumlah model pembangunan di negeri ini. Di antaranya, pembangunan yang lahir dari data, grafik, dan rapat panjang di ruangan ber-AC. Kemudian, pembangunan yang lahir dari obrolan warga di teras rumah, pos ronda, atau warung kopi, tempat orang bicara apa adanya, tanpa istilah teknokratis atau bahasa ilmiah yang sulit dicerna.
Masalahnya, dua dunia ini seringkali tidak saling menyapa. Di situlah, konsep Pokir (Pokok-pokok Pikiran) DPRD mencoba masuk sebagai jembatan penghubung antara keduanya. Setidaknya, gambaran itu yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji.
Hadi Atmaji mengatakan, sinergi antara eksekutif dan legislatif bukan sekedar formalitas dalam dokumen, tapi sesuatu yang menentukan apakah pembangunan benar-benar menyentuh warga, atau hanya berhenti di kertas rencana.
Menurut Hadi Atmaji, Pokir adalah cara agar suara masyarakat tidak hilang di tengah tumpukan proposal dan perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, anggota DPRD datang dari daerah pemilihan (Dapil), membawa cerita yang tidak selalu tertangkap dalam angka statistik.
“Sebagai representasi masyarakat, anggota DPRD tentunya sangat memahami kebutuhan riil konstituen di Dapil masing-masing,” ungkapnya.
Pokir, lanjut dia, diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan cuma soal angka pertumbuhan. Tapi lebih dari itu, lebih mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Misalkan, soal jalan desa yang masih kurang mulus, sekolah yang butuh perbaikan, atau fasilitas kesehatan yang belum memadai.
Hadi menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Pokir dianggap penting.
Pertama, soal representasi. Pokir menjadi bukti kalau aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses yang sering dihadiri dengan penuh harapan, tapi juga dibawa masuk ke dalam sistem perencanaan resmi.
Kedua, soal partisipasi. Reses bukan sekedar agenda rutin yang dilengkapi dengan snack dan daftar hadir, tapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang benar-benar mereka butuhkan.
“Dalam logika ini, pembangunan tidak turun dari atas, tapi tumbuh dari bawah,” lanjut Hadi.
Ketiga, soal transparansi. Dengan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), setiap usulan Pokir bisa dilacak. Setidaknya secara teori, ini membuat proses perencanaan lebih terbuka dan meminimalkan potensi anggaran yang “tersesat” ke tempat yang tidak semestinya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyebut, Pokir punya hubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini, karena banyak usulan DPRD berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dua sektor yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Hadi Atmaji kembali menekankan, Pokir merupakan upaya untuk memastikan pembangunan tidak sepenuhnya menjadi urusan angka dan perencanaan dari balik meja. Pokir menjadi cara agar suara warga tetap punya ruang di tengah sistem yang berlaku.
“Melalui proses perencanaan yang partisipatif, penggunaan sumber daya daerah akan jauh lebih optimal. Efisiensi anggaran dapat tercapai karena alokasi dana diarahkan langsung pada sasaran yang tepat sesuai aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Arief Anas
